Konstitusi


BAB II
PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Konstitusi
1. Definisi Konstitusi dan Tujuan Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, “Constituer” yang berarti membentuk. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni “Cume” berarti bersama dengan dan “Stratuere” berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah “Grundgesetz” yang berarti Undang-Undang Dasar. Sedangkan Undang-Undang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, “Grondwet”. Kata “Ground” berarti tanah atau dasar dan “Wet” berarti Undang-Undang.
Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki definisi yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Jika ada kesamaan antara konstitusi dengan Undang-Undang, itu merupakan sebuah kekhilafan pandangan dari negara modern. Kekhilafan itu disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki setiap peraturan harus tertulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
Sehubungan dengan istilah konstitusi ini para sarjana dan ilmuwan Hukum Tata Negara terjadi perbedaan pendapat, yaitu :
1. Kelompok yang mempersamakan Konstitusi dengan UUD, antara lain :
a. G.J Wolhaff, “kebanyakaan negara-negara modern adalah berdasarkan atas suatu UUD (konstitusi)”.
b. Sri Sumantri, menulis menggunakan istilah konstitusi sama dengan UUD (grondwet).
2. Kelompok yang membedakan konstitusi dengan UUD, antara lain :
a. Van Apeldoorn, “UUD adalah bagian tertulis dari konstitusi”.
b. M. Solly Lubis, “akhirnya jika kita lukiskan pembagian konstitusi itu dalam suatu skema, maka terdapatlah skema sebagai konstitusi tertulis (UUD) dan konvensi tidak tertulis (konvensi).
c. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “bahwa setiap peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis dan konstitusi yang ditulis itu adalah UUD”.
Berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai pengertian konstitusi, yaitu :

a. Herman Heller
Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.
b. Oliver Cromwell
Undang-Undang Dasar itu merupakan “instrument of government” yaitu bahwa Undang-Undang dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, konstitusi identik dengan Undang-Undang Dasar.
c. F.Lasalle
Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat.
d. Prayudi Atmosudirjo
Konstitusi adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Konstitusi merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu bangsa.
e. Choirul Anwar
Konstitusi adalah pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.
f. Sri Soemantri
Konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sistem pemerintahan negara.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan konstitusi ialah :
1. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa.
2. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan.
3. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
2. Tujuan Konstitusi
Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Pada prinsipnya, konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Loewenstein. Ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan.
Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:
1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaanya.
3. Pembagian dan Klasifikasi Konstitusi
Carl Schmitt dan K.C. Wheare dalam bukunya “Verfassungslehre” membagi konstitusi menjadi empat bagian yaitu :
1. Konstitusi Absolut
Konstitusi aboslut yaitu kesatuan organisasi yang nyata yang mencakup seluruh bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara.
2. Konstitusi Relatif
Konstitusi relatif yaitu konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (borjuis).
3. Konstitusi Positif
Konstitusi dalam arti positif yaitu sebagai putusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan undang-undang dasar.
4. Konstitusi Ideal
Yang dimaksud dengan konstitusi ideal karena ia merupakan idaman dari kaum borjuis liberal, yaitu sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi.

B. Urgensi Konstitusi dalam Suatu Negara
Adanya konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena, tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.
Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu Negara, Miriam Budiardjo mengatakan “Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi”.
Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi membagi fungsi konstitusi menjadi 3 yaitu:
1. Membagi kekuasaan dalam Negara.
2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.
3. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
Mengingat pentingnya konsitusi dalam suatu Negara ini, Struycken dalam bukunya “Staatsrecht Van Het Koninkrijk der Nederlander” menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:
1. Hasil perjuangan poliik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Keempat materi yang terdapat dalam konstitusi undang-undang tersebut, menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu Negara.
Dari beberapa pakar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan, karena adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu juga sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara. Sehingga, tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.
C. Konsep Konstitusi Demokratis
Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara memilih demokrasi sebagai pilihannya. Maka, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara yaitu :
1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
3. Pembatasan pemerintahan
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi : pemisahan wewenang kekuasaan; kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan; proses hukum; dan adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
Prinsip-prinsip konstitusi demokratis tersebut merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hak asasi manusia yang meliputi : hak-hak dasar, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, keadilan, persamaan dan keterbukaan.
D. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia
Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (dalam bahasa Jepang) yang beranggotakan 21 orang. Diketuai oleh Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 bersamaan dengan ultah Tenno Heika pada tanggal 29 April 1945.
BPUPKI menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama UUD 1945. tokoh-tokoh perumusnya antara lain Dr.Radjiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadi Koesemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamindjojo dan lain-lain.
UUD 1945 dibentuk untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :
1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan Undang – Undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945.
3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
4. pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(Komite Nasional).
Dengan pengesahan oleh PPKI tersebut, maka Indonesia menjadi suatu republik yang ber- Undang-Undang Dasar, yang kemudian terkenal dengan nama UUD 1945. UUD 1945 kemudian diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-II No. 7 tahun 1946 halaman 45-48 terdiri dari :
1. Pembukaan (Preambule atau Mukaddimah) yang meliputi 4 alinea.
2. Batang Tubuh (isi Undang-Undang Dasar) yang meliputi : 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
UUD 1945 ini kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang disusun sendiri oleh Prof.Dr.Mr.Soepomo yang sampai sekarang menjadi penjelasan resmi UUD 1945.
E. Perubahan dan Amandemen Konstitusi
Menurut Dasril Rabjad , perbuatan merubah harus diartikan dengan mengubah. Dalam bahasa inggris adalah “to amend the constitution”. Dalam bahasa belanda disebut “Verandring atau Veranderingen in de Grondwet”. Sedangkan menurut John M. Echols menyebutkan bahwa amandemen adalah mengubah Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri yaitu “dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam mengubah konstitusi di kerajaan Belanda, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maka, mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya mengandung arti menambah, menguarangi, mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi juga berarti membuat isi ketentuan Undang-Undang Dasar lain daripada semula, melalui penafsiran”.
Berdasarkan ketentuan-ketentan tersebut, maka yang dimaksud dengan perubahan konstitusi adalah segala usaha untuk menambah dan atau mengurangi baik sebagian atau seluruh makna yang terkandung dalam konstitusi tersebut melalui suatu mekanisme perubahan yang ditentukan berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang berlaku.
Perubahan konstitusi merupakan suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan warga negaranya. Dengan kata lain, bahwa sifat dinamis suatu bangsa terhadap setiap peradaban harus mampu diakomodasi dalam konstitusi negara tersebut. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin bangsa dan negara tersebut akan tergilas oleh arus perubahan peradaban itu sendiri.
F. Perubahan dan Amandemen Konstitusi di Berbagai Negara
1. Amerika Serikat
Pada tahun 1777, negara ini menyusun suatu landasan kerjasama bagi ketiga belas bekas daerah jajahannya dalam bentuk Articles of Confederation. Menurut aturan ini sistem pemerintahan dilakukan oleh suatu badan yang disebut Kongres yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama konfederasi. Namun demikian bukan berarti keputusan sepenuhnya atas nama kongres, akan tetapi keputusan itu baru bisa dilaksanakan jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 9 negara dari 13 negara yang tergabung.
Pengalaman pemerintahan atas dasar Articles of Confederation memaksa para pemimpin negara-negara yang tergabung untuk berpikir lebih jauh ke depan. Untuk itu mereka merasa perlu melakukan perubahan secara fundamental agar berfungsinya suatu pemerintah yang sentralistik tanpa ada gangguan dan intervensi dari negara-negara berkembang. Untuk maksud itu kongres membentuk suatu badan yang diberi nama constitutional convention yang bertugas menyiapkan konstitusi bagi negara-negara yang hendak melakukan kerjasama lebih berat. Badan ini beranggotakan 55 orang yang diwakili 13 negara yang tergabung.
Sementara itu, dalam melakukan perubahan konstitusi, Amerika telah banyak melakukan perubahan (amandemen) dengan memunculkan beberapa syarat yaitu:
1. 2/3 dari perwakilan rakyat negara-negara dapat mengajukan usul agar dijadikan perbahan terhadap Amerika Serikat;
2. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut dewan perwakilan rakyat federal harus memanggil sidang konvensi;
3. Konvensi inilah yang melaksanakan wewenang merubah konstitusi.
2. Belanda
Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1814, 1848, dan 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam Bab (Hoofdstak) XIII dan terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 193 (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan memperbesar jumlah anggota staten general parlemen sebanyak dua kali lipat. Keputusan tentang perubahan atau penambahan tersebut adalah sah apabila disetujui sejumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, akan tetapi dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar) Belanda tahun 1815 prosedur di atas diperberat, yaitu memenuhi kuorum yakni sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang staten general ditambah satu (UU 1814 pasal 144). Dengan demikian perubahan undang-undang dasar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah oleh jumlah anggota staten general yang telah dijadikan dua kali lipat ditambah satu.

G. Perubahan dan Amandemen Konstitusi di Indonesia
1. Indonesia
Dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 yang menyebutkan:
1. Untuk mengubah UUD sekurang-kuranngnya 2/3 daripada anggota MPR harus hadir;
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah angggota yang hadir.
Pasal 37 tersebut mengandung tiga norma, yaitu:
1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara;
2. Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari sejumlah anggota MPR;
3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.
Jika dihadapkan pada klasifikasi yang disampaikan KC. Wheare, merupakan bentuk konstitusi bersifat “rigid”, karena selain tata cara perubahannya tergolong sulit, juga karena dibutuhkannya prosedur khusus. Menurut KC. Wheare, tingkat kesulitan perubahan-perubahan konstitusi memilki motif-motif tersendiri yaitu:
1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);
2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;
3. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaanya mendapat jaminan.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya di Indonesia, yakni dengan rincian sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5Juli 1959);
4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
5. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
7. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, dan III (9 Nopember 2001-10 Agustus 2002);
8. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002-sekarang).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s